Anggota Komisi VII DPR RI Kardaya Wanika dalam RDP Komisi VII DPR RI dengan SKK Migas di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (16/1/2020). Foto : Azka/Man

Anggota Komisi VII DPR RI Kardaya Wanika meminta Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) untuk turun tangan langsung menangani harga tingginya harga gas industri. Sebagaimana permintaan Presiden Joko Widodo beberapa waktu lalu dimana harga gas Industri harus turun ke 6 dolar Amerika Serikat per MMBTU.

“Isu terakhir yang cukup hangat adalah permintaan Presiden tentang penurunan harga gas. Dalam hal ini yang paling tanggap adalah Ahok. Dia langsung bicara dengan Kepala KSP (Kantor Staf Presiden) mengenai harga gas, meski belum tentu turun harga juga. Saya minta SKK Migas jangan kalah gesit dengan Pertamina, karena SKK Migas lebih punya kewenangan dan itu merupakan tugas utamanya,” ujar Kardaya dalam RDP Komisi VII DPR RI dengan SKK Migas di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (16/1/2020)

Kardaya melanjutkan, untuk menjawab apakah harga gas bisa turun atau tidak, SKK Migas harus menyampaikan berapa biaya untuk produksi gas. Yakni pertama, biaya pure financial dimana biaya murni yang tidak termasuk sumbangan dan pungutan lainnya. Kedua, Economic Cost yakni biaya yang sudah ditambah pajak dan sebagainya. “Dengan demikian, SKK Migas bisa menyampaikan ke Presiden, jika biayanya seperti itu bisa naik atau tidak,” ungkapnya.

Hal senada juga diungkapkan oleh anggota Komisi VII DPR lainnya, Mulyanto misalnya. Ia mengatakan kemungkinan penurunan harga gas industri dengan melakukan efisiensi dalam proses produksi. "Saya mengamati kemungkinan-kemungkinannya penurunan harga kontribusi hulu dan hilirnya. Pertama terkait hulu apa gak mungkin efisiensi proses produksi ini. Mungkin gak sih kita turunkan lagi? Mungkin SKK Migas lebih paham," pungkasnya. (ayu/es)